SI Dokumentasi Hukum (SIMKUM/JDIH)

LATARBELAKANG

Dalam rangka meningkatkan implementasi otonomi daerah dan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan proses bisnis dan Sistem Informasi pendukung yang memungkinkan terlaksananya birokrasi yang effektif dan effisien. Proses bisnis yang dimaksud adalah proses yang menjamin terlaksananya Good Public Governance, sedangkan Sistem Informasi pendukungnya dikenal sebagai e-Government (e-Gov).

Bagi pemerintah daerah sendiri, dengan adanya e-goverment memungkinkan untuk dilakukannya dokumentasi dan pengolahan data serta informasi secara cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja. Selain itu proses pembuatan kebijakan publik akan berbasis informasi (information based) sehingga kualitas dan kemampuannya dalam merespon dinamika masyarakat akan semakin tinggi. E-government dapat membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam waktu yang relatif singkat. dengan demikian, tujuan untuk membangun pemerintahan yang bersih, demokratis dan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat bisa menjadi suatu kenyataan.

Implementasi e-government pada pemerintah daerah berkaitan dengan pengembangan sistem informasi yang relevan dengan kebutuhan birokrasi dan administrasi pemda. Sistem Informasi tersebut ditujukan untuk membantu manajemen dalam pemerintahan untuk megatur hal-hal yang dapat dilakukan secara komputerisasi. Komputerisasi manajemen pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan pimpinan dalam mengontrol pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Kontrollangsung dari atasan akan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan juga dapat meningkatkan etos kerja pegawai karena merasa diperhatikan oleh atasannya.

Sistem Informasi MAnajemen merupakan salah satu bidang fasilitas informasi manajemen Pemda untuk menyimpan dan mengolah data-data milik daerah secara terkomputerisasi. Sistem informasi ini dapat digunakan sebagai media penyimpanan, media sistem bantu keputusan dan menyediakan laporan yang transparant dan accountable, serta mampu melakukan konsolidasi pada unit-unit kerja yang terpisah.

Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi bagian dari electronic-Government (e-Gov)  sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses akuisisi, pengolahan dan penyebaran informasi sehingga meningkatkan optimalisasi penyediaan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. teknologi informasi untuk memdukung sistem informasi keuangan terdiri atas perangkat lunak (terutama aplikasi), peangkat keras, dan jaringan komunikasi data (infrastruktur).

SISTEM INFORMASI HUKUM

Sistem Informasi Dokumen Hukum adalah Sistem Informasi guna melakukan dokumen produk hukum secara online dan dapat diakses secara bersama-sama. Dengan kata lain sistem ini berupa perpustakaan online/katalog hukum online guna mendukung pencarian produk hukum secara cepat dan akurat.

Fitur utama SIMKUM:

  1. Berbasis web, tanpa perlu instalasi di semua komputer. Cukup diinstal 1 kali pada server.
  2. data disimpan isatu tempat, pengguna cukup melakukan download dari server bila memerlukan produk hukum tersebut.
  3. Fitur pencarian produk hukum guna mencari produk hukum secara cepat.
  4. Previes online, membaca berkas produk hukum secar online.

Tampilan Aplikasi

Dapat dilihat pada SIMKUM di Pemerintah Kabupaten Keerom, atau Lamandau (http:/jdih.lamandaukab.go.id)

ESTIMASI BIAYA

Biaya Sistem Aplikasi ini relatif murah, kisaran di bawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah)

PENUTUP

Demikian proposal teknis pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Hukum ini dibuat. Dengan harapan, inplementasi sistem ini akan mampu memberikan manfaat pada semua pihak.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami:

PT. Global Intermedia Nusantara

E-mail  : info@gi.co.id

Website  : www.gi.co.id

Contact person

Eko Sutrisno (08121561131)

Samsu Priyo N (08127643463)

 

Produk Lainnya :